Pada pembukaan KTT Forum Air Dunia ke-10 di Bali International Convention Center (BICC) di Bali, Senin (20 Mei), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kolaborasi sangat penting untuk berhasil menangani tantangan global terkait air.
“Dengan berkumpul bersama di Bali hari ini, tentunya Indonesia berharap dunia dapat terus bergandengan tangan memperkuat komitmen kolaborasi untuk mengatasi tantangan global terkait air,” ujarnya.
Ia kemudian menyoroti berkurangnya ketersediaan air bersih sebagai tantangan global saat ini. Meskipun 72 persen permukaan bumi tertutup air, hanya satu persen air yang dapat diakses dan digunakan untuk minum dan memenuhi kebutuhan sanitasi.
Menurut Presiden, pada tahun 2050, setidaknya 500 juta petani kecil, yang menyumbang 80 persen produksi pangan dunia, diperkirakan paling rentan terhadap kekeringan.
“Tidak ada air, tidak ada kehidupan, tidak ada pertumbuhan. Oleh karena itu, air harus dikelola dengan baik karena setiap tetes air sangat berharga,” ujarnya.
Deklarasi ‘Air untuk Kemakmuran Bersama’
Deklarasi “Air untuk Kemakmuran Bersama” diadopsi pada pertemuan tingkat menteri yang dipimpin bersama oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono di World Water Forum di Bali pada Selasa (21 Mei).
“Deklarasi tersebut mencakup isu hak akses air minum dan sanitasi yang aman, pentingnya koordinasi dan kolaborasi inklusif, serta penguatan kebijakan pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi,” kata Hadimuljono.
Beberapa usulan pembangunan air yang diajukan Indonesia, seperti pembentukan center of excelence on water and Climate security, penetapan Hari Danau Sedunia melalui resolusi PBB, dan pengarusutamaan isu pengelolaan air bagi negara-negara berkembang di pulau-pulau kecil juga turut menjadi masukan. diadopsi dalam deklarasi tersebut.
Selain itu, ringkasan aksi nyata Forum Air Dunia ke-10 – yang merupakan bagian tak terpisahkan dari deklarasi – juga diadopsi pada pertemuan tersebut.
Menurut Hadimuljono, ringkasan tersebut mencakup 113 proyek di sektor air dan sanitasi dengan total nilai US$9,4 miliar.
Beliau menginformasikan bahwa deklarasi tersebut diadopsi setelah disetujui oleh seluruh negara peserta dan setelah menampung masukan mengenai implementasi hasil forum di masa mendatang, yang disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri yang dipimpin oleh Republik Kongo.
Usulan dari Kongo menyoroti peran penting air sebagai dasar “Ekonomi Biru” yang membuka potensi pembangunan manusia melalui manfaat yang diperoleh dari sumber daya laut dan air serta mencegah kelompok rentan dari marginalisasi.
Pusat Penelitian Rumput Laut Tropis Internasional diluncurkan
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi meluncurkan International Tropical Seaweed Research Center (ITSRC) di Badung, Bali, pada Rabu (22 Mei).
Pusat penelitian ini dibuka bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, ITSRC menandai langkah penting kolaborasi global untuk penelitian, pengembangan, dan integrasi hulu ke hilir industri rumput laut.
“ITSRC akan berfungsi sebagai pusat kajian, penelitian ilmiah, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas industri rumput laut,” tegasnya.
Pusat penelitian ini dibangun melalui kolaborasi antara pemerintah, pakar rumput laut global, praktisi dan asosiasi rumput laut nasional, universitas dalam dan luar negeri, serta mitra pembangunan, antara lain Bank Dunia, Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), Organisasi Pengembangan Industri Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNIDO). ), dan Perjanjian Global PBB.
Mendorong keadilan air bersih, CoE
Indonesia menyerukan akses yang setara terhadap air bersih di pulau-pulau kecil di Bali World Water Forum.
Menteri Hadimuljono yang menjabat sebagai Chief Operating Officer National Organizing Committee forum tersebut mengatakan, sebagian besar negara kepulauan kecil menghadapi permasalahan yang sama, seperti keterbatasan sumber daya, urbanisasi, pertanian, keterpencilan, kerentanan terhadap bencana alam, dan rentannya lingkungan alam.
“Di negara-negara berkembang kepulauan kecil, tantangan-tantangan ini semakin diperburuk oleh kurangnya sumber daya keuangan dan kapasitas teknis, sehingga mengganggu implementasi rencana ketahanan iklim,” ujarnya, Kamis (23 Mei).
Ia mengatakan, untuk mengatasi permasalahan terkait air, penting untuk mendukung pengembangan pemahaman berbasis pengetahuan tentang dampak perubahan iklim terhadap negara-negara kepulauan kecil, pulau-pulau kecil, dan negara bagian.
Indonesia juga memprakarsai upaya pembentukan pusat keunggulan (center of excellence/CoE) terpadu di bidang ketahanan air dan iklim untuk mengatasi krisis air global.
Dwikorita Karnawati, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi
y, dan Badan Geofisika (BMKG), di Bali, Kamis, mengatakan bahwa meskipun pusat unggulan sudah ada, namun saat ini mereka beroperasi secara independen.
Ia mengatakan, telah dibentuk lima kelompok kerja untuk menyiapkan langkah konkrit yang akan ditindaklanjuti secara terkoordinasi dengan pusat lainnya.
Kelompok kerja akan bertemu setidaknya sekali setiap enam bulan untuk memastikan kemajuan berkelanjutan dalam CoE terintegrasi.
CoE akan menjadi landasan aliansi yang mengoordinasikan langkah-langkah yang diambil oleh pusat-pusat keunggulan untuk mengatasi permasalahan air secara global.
Agenda Bali Basin Action Champion
Para peserta World Water Forum ke-10 pada Jumat (24 Mei) menyepakati “Bali Basin Action Champions Agenda” yang berisi komitmen baru untuk mendukung pengelolaan wilayah sungai untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
“Seluruh peserta di segmen ini menyambut baik keputusan untuk lebih mengkonsolidasikan pengelolaan wilayah sungai sebagai prioritas politik dengan terus memasukkan isu-isu wilayah sungai dalam segmen politik tingkat tinggi,” sekretaris jenderal Jaringan Internasional Organisasi Wilayah Sungai (INBO), Eric Tardieu, kata di Badung, Bali, Jumat (24 Mei).
Ia menginformasikan, persoalan daerah aliran sungai juga mencakup segmen kementerian, parlemen, dan pemerintahan daerah.
Agenda Bali Basin Action Champions mencakup langkah-langkah kolaboratif seperti peluncuran Twin Basin Initiative (TBI), sebuah program global untuk peningkatan kapasitas dan pertukaran pengalaman antara organisasi-organisasi global yang bekerja dalam pengelolaan sumber daya air terpadu (IWRM) di tingkat wilayah sungai nasional dan lintas negara.
Untuk mencapai tujuan tersebut, TBI akan mendukung kegiatan peningkatan kapasitas bersama, seperti webinar, pertukaran tatap muka, dan kunjungan belajar, serta diseminasi pembelajaran dalam skala global, seperti peer-to-peer dan di komunitas. tingkat, Tardieu memberi tahu.
INBO merupakan organisasi yang memantau pelaksanaan pengelolaan sumber daya air terpadu di wilayah sungai, danau, dan akuifer nasional dan transnasional dari perspektif tata kelola terpadu.
Organisasi ini menaruh perhatian pada perencanaan strategis, sistem informasi bersama, dan pendanaan berkelanjutan dalam upaya mengatasi tantangan perubahan iklim, pelestarian keanekaragaman hayati, dan kerja sama lintas batas.
Arab Saudi mengambil alih sebagai tuan rumah berikutnya
Menteri Hadimuljono mewakili Indonesia menyerahkan tongkat estafet kepada tuan rumah Forum Air Dunia berikutnya – Arab Saudi – pada Jumat (24 Mei).
“Dengan ini saya menyatakan bahwa Forum Air Dunia ke-10 resmi ditutup,” ujarnya dalam pidatonya pada penutupan forum tersebut di Bali, Jumat.
Meski acara telah berakhir, namun kerja sama masih belum selesai, tambah Menkeu.
Ia mengatakan banyak hal yang perlu diperbaiki dan menekankan pentingnya melanjutkan berbagai tindakan nyata yang dirumuskan dalam forum tersebut.
“Berbagai komitmen dalam forum ini harus ditindaklanjuti dengan tindakan nyata,” tegasnya.
Ia mengatakan, ringkasan 113 proyek senilai US$9,4 miliar yang dikeluarkan bersamaan dengan deklarasi menteri pada 21 Mei harus direalisasikan agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Indonesia telah resmi menutup World Water Forum ke-10 yang menghasilkan deklarasi menteri. berisi 16 poin kesepakatan, tiga di antaranya menjadi agenda prioritas Indonesia.
Yang pertama dari ketiganya adalah pendirian pusat keunggulan ketahanan air dan iklim untuk mengembangkan kapasitas dan memanfaatkan fasilitas unggulan.
Yang kedua berkaitan dengan pengarusutamaan isu pengelolaan air bagi negara-negara berkembang di pulau-pulau kecil. Meski dikelilingi perairan, Indonesia tetap membutuhkan sistem pengelolaan yang baik untuk mengatasi tantangan kualitas dan ketersediaan air bersih.
Yang ketiga adalah penetapan Hari Danau Sedunia karena danau merupakan sumber air yang menunjang kehidupan manusia dan juga mempunyai fungsi sosial dan ekonomi.