Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengundang pihak-pihak yang tergabung dalam Forum Air Rakyat untuk berdialog dan menyampaikan aspirasi menyusul pembubaran forum tersebut oleh warga setempat.
“Saya akan undang agar mereka bisa menyampaikan aspirasinya,” ujarnya saat konferensi pers usai penutupan World Water Forum ke-10 di Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat.
Forum Air Rakyat diselenggarakan oleh gerakan keadilan air dari seluruh dunia sebagai tandingan dari Forum Air Dunia.
Hadimuljono mengatakan setiap orang mempunyai hak yang sama untuk menyuarakan aspirasi dan pemikirannya secara damai dan tertib. Mengingat Indonesia bukanlah negara baru dalam unjuk rasa massal.
“Masyarakat tidak dilarang melakukan aktivitas sepanjang aktivitas tersebut tidak menimbulkan gangguan,” tegasnya.
Menkeu kemudian mengatakan, dirinya telah berkoordinasi dengan Presiden World Water Council (WWC), Loic Fauchon, terkait kedatangan peserta People’s Water Forum.
“Saya sudah berkonsultasi dengan dia (Fauchon). Kami kemudian memutuskan untuk membiarkan mereka masuk ke Indonesia,” ungkapnya.
Namun, kata dia, Presiden WWC berpesan kepada pemerintah Indonesia untuk memantau para peserta agar tidak melakukan tindakan yang dapat memprovokasi warga sekitar.
“Kalau saya pribadi, menurut saya mereka (peserta) hanya melakukan hal-hal biasa saja,” imbuhnya.
Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Bali menyatakan penolakan tegas terhadap digelarnya Forum Air Rakyat.
Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (21 Mei 2024), aliansi tersebut menyebut Forum Air Rakyat bertentangan dengan imbauan Gubernur Bali dan cenderung mengakomodir kepentingan pihak asing.
“Kami ingin menegaskan bahwa kami tidak akan membiarkan agenda asing mengganggu perdamaian dan keharmonisan di Bali,” kata Gus Yadi, anggota aliansi tersebut.