Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdiri teguh menentang legalisasi politik uang, menegaskan kembali sikapnya di tengah usulan kontroversial oleh seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
Ali Fikri, juru bicara KPK, dengan tegas menolak gagasan tersebut, menekankan dampak merugikan dari langkah tersebut terhadap demokrasi. Pernyataan Fikri ini sebagai tanggapan atas usulan dari Hugua, anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang mendukung legalisasi politik uang dengan batasan-batasan tertentu.
Fikri menekankan pentingnya kampanye yang terus berlangsung melawan politik uang, menyoroti dampak negatifnya terhadap prinsip-prinsip demokrasi. “Politik uang telah menjadi ‘penyakit’ yang merusak dasar demokrasi kita,” kata Fikri pada hari Kamis.
KPK lebih lanjut memperingatkan tentang bahaya legalisasi politik uang, menyoroti tidak adanya justifikasi moral dan potensinya untuk memperpetuasi korupsi dalam struktur pemerintahan. “Memilih pejabat melalui politik uang akan melahirkan budaya di mana perwakilan terpilih berusaha mengembalikan investasi mereka, seringkali dengan menggunakan praktik korupsi selama masa jabatan mereka,” tambah Fikri.
Sebaliknya, Hugua membela usulan tersebut, berargumen bahwa politik uang telah mengakar kuat dalam masyarakat. Dia mengusulkan legalisasinya dengan batasan-batasan tertentu, yang disebut sebagai “biaya politik,” khususnya untuk Pemilihan Daerah 2024.
Namun, Partai Demokrat dengan cepat menentang gagasan tersebut, mengutip kekhawatiran tentang dampak buruknya terhadap integritas demokrasi.
Dede Yusuf, politikus Partai Demokrat, menolak usulan tersebut, menganjurkan reformasi sistemik untuk mengurangi prevalensi politik uang. Yusuf menekankan pentingnya mendorong pilihan pemilih yang berdasarkan pada keunggulan kandidat, bukan iming-iming finansial.
“Jika itu dilegalkan, orang akan berlomba-lomba mengumpulkan uang dengan cara apapun, dan konsekuensinya adalah bahwa perwakilan terpilih akan fokus untuk mengembalikan investasi mereka. Itu tidak baik. Sebaliknya, yang harus kita lakukan adalah memperbaiki sistem yang ada sehingga fokusnya bukan pada politik uang besar,” dia menyimpulkan.